Bendesa Adat dan Pemilu 2019: Studi Kasus Calon Legislatif Bendesa Adat di Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Badung

Abstract

Pentingnya posisi desa adat sebagai institusi yang bertanggung jawab atas kelestarian ritus adat dan budaya di Bali beriringan dengan pentingnya peran dari pemimpin desa adat, atau yang disebut sebagai Bendesa Adat. Dalam konteks Bali, Bendesa Adat memiliki kekuatan dan pengaruh lebih besar tinimbang Kepala Desa atau Perbekel. Berbagai kelebihan tersebut mengantarkan Bendesa Adat terlibat langsung ke dalam dunia politik. Dalam konteks Pemilu 2019, terdapat enam belas Bendesa Adat yang maju menjadi caleg di tingkat kabupaten. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif-kualitatif melalui pendekatan studi kasus tiga Bendesa Adat yang maju sebagai caleg, yakni I Ketut Gunaksa selaku Bendesa Adat Jungutbatu, I Made Sudiasa selaku Bendesa Adat Undisan Kelod, dan I Made Wijaya selaku Bendesa Adat Tanjung Benoa. Penelitian ini menggunakan menggunakan teori patron klien James Scott dan ditunjang beberapa teori soal kekuasaan dan jaringan sosial. Hasilnya, ditemukan bahwa hubungan patron klien yang terjadi antara Bendesa Adat sebagai patron dan krama adat sebagai klien masuk ke dalam kelompok patron klien klaster, karena Bendesa Adat yang maju sebagai caleg pada Pemilu 2019 melakukan interaksi langsung dengan krama adat-nya. Interaksi langsung tersebut mendorong terbangunnya hubungan personal antara Bendesa Adat dengan krama adat-nya. Kedekatan antara patron dan klien tersebut menimbulkan loyalitas krama adat kepada Bendesa Adat sebagai sebuah bentuk balas jasa. Loyalitas tersebut masuk ke ruang-ruang politik dengan mendukung Bendesa Adat untuk duduk menjadi anggota legislatif meski tanpa kesepakatan tertulis. Hal tersebut kemudian menciptakan hubungan timbal balik (resiprositas) yang tidak seimbang.